Sesuaikah dengan gaji anda ? inilah Daftar UMP Dharmasraya Tahun 2000-2021
Bicara perihal gaji di INDONESIA, tidak lepas dari kata UMP yakni Upah Minimum Provinsi yang menggantikan UMR. Sama seperti UMK, istilah ini mulai muncul dan berlaku semenjak dikeluarkannya Kepmenaker No 226 Tahun 2000.
Secara garis besar, arti UMP bisa dimaksudkan sebagai standar pendapatan minimum untuk satu wilayah tingkat provinsi dengan cakupan semua tempat baik Kota ataupun Kabupaten di daerah tersebut. Sama seperti UMK, ketentuan ini disahkan oleh Gubernur.
Perbedaan Gaji UMR, UMK dan UMP
Bicara mengenai banyaknya istilah yang membahas tentang Sesuaikah dengan gaji anda ? inilah Daftar UMP Dharmasraya Tahun 2000-2021 seringkali membuat bingung. Pasalnya, sekilas semuanya tampak sama, untuk mempermudah membedakannya Anda bisa meninjau dari beberapa hal seperti berikut ini:
1. Pihak yang Bertugas Melakukan Penetapan
Jika ingin mengulas lebih mendalam tentang perbedaan antara UMR, UMK maupun UMP sebenarnya dapat ditinjau dari beberapa point. Salah satunya yakni berdasarkan pejabat yang bertugas untuk membuat dan berwewenang mengesahkannya.
Menurut UU Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003, bahwa UMR disahkan oleh menteri akan tetapi atas usulan Komisi Penelitian Pengupahan serta Jaminan Sosial Dewan Daerah. Berbeda halnya UMP dan UMK yang disahkan oleh Gubernur mempertimbangkan kebutuhan hidup layak.
2. Rentang Waktu Peninjauan
UMR, UMK dan UMP juga dapat dibedakan dengan meninjau dari segi rentang waktu peninjauan. Hal ini mengacu berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja No 226 Tahun 2000 yang merevisi sebagian pasal dalam Permenaker No 01.
Dalam Keputusan hal yang demikian, ditunjukkan bahwa terdapat perbedaan lamanya waktu peninjauan. Penetapkan besarnya UMP paling lama 60 hari, berbeda halnya dengan UMK yang patut diatur selambat-lambatnya 40 x 24 jam, meski keduanya sama-sama dilakukan 1 tahun sekali.
3. Masa Pemberlakukan Ketentuan
Seperti sudah disinggung pada pembahasan sebelumnya, karena UMR, UMP dan UMK memiliki rentang waktu peninjauan yang tak sama. Anda juga dapat membedakan ketiga istilah itu dari masa pemberlakuan ketetapan hal yang demikian.
Jadi untuk UMP mulai dilegalkan secara serentak berdasarkan instruksi dari Gubernur tiap-tiap tanggal 1 November. Berbeda halnya dengan UMK yang diatur serta diumumkan paling akhir tanggal 21 dibulan yang sama.
4. Perhitungan Jumlah Kenaikan
Perbedaan lainnya antara UMR, UMP dan UMK juga dapat Anda ditinjau berdasarkan perhitungan besaran nominal kenaikannya. Tentunya dalam hal ini diwujudkan dengan menentukan sebagian hal penting seperti, kebutuhan hidup pantas, mengamati produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.
Dalam UU Ketenagakerjaan ditunjukkan bahwasanya UMP dan UMK senantiasa mengalami kenaikan tiap-tiap tahunnya. Jumlah perhitungannya mengacu dengan besaran inflasi ditambah tingkat pertumbuhan Produk Negeri Bruto (PDB) dari Badan Pusat Statistik (BPS).
5. Besaran Nominalnya
Pertimbangan lainnya yang membedakan antara UMR, UMP dan UMK dapat ditinjau dari besaran nominal yang berlaku pada satu cakupan wilayah hal yang demikian. Seperti di pembahasan sebelumnya, masing-masing tempat dapat jadi standar minimum upahnya berbeda.
Sekiranya dibandingi besaran nominal UMK jauh lebih tinggi ketimbang UMP. Tentunya dalam hal ini dipengaruhi karena faktor yang dipakai dalam perhitungannya. Jadi jangan heran kalau jumlah standar gaji di Kota atau Kabupaten cukup besar melebihi tingkat Provinsi.
6. Dasar Penentuannya
Sekiranya ingin mencari perbedaan antara UMR, UMP dan UMK secara lebih dalam, Anda dapat meninjaunya dari segi dasar penentuan standar gaji minimumnya. Dulu sebelum direvisi, besarnya UMR diatur berdasarkan Keperluan Hidup Layak (KHL) dengan menentukan banyak hal.
Melainkan sejak Permenaker No 1 Tahun 1999 direvisi, karenanya UMR sudah tak berlaku lagi dan digantikan dengan ketetapan standar bayaran minimum baru yang dikenal dengan istilah UMP dan UMK. Rujukan hal yang demikian diwujudkan dengan melibatkan dasar perhitungan inflasi.
Ketentuan Gaji UMR INDONESIA
Sesudah mengetahui mulai dari pengertian sebagian istilah seputar standar bayaran minimum serta dan memahami perbedaannya. Berikut ini ada sebagian poin penting seputar ketetapan gaji UMR INDONESIA yang patut Anda ketahui, merupakan seperti:
Gaji UMR INDONESIA - Masalah penghasilan dari tahun ke tahun sering menjadi isu yang hangat dikelompok karyawan atau buruh. Pasalnya inflasi ekonomi yang makin bertambah kalau gak disertai dengan standarisasi penghasilan yang sama akan menyebabkan ketimpangan ekonomi dan sosial.
Satu diantara yang terus digalakkan oleh para buruh, terutama dalam hari buruh Nasional yaitu penghasilan UMR. Ingat di tiap-tiap wilayah di INDONESIA punya besaran tertentu buat penghasilan UMR, juga termasuk gaji UMR INDONESIA.
Tentang hal penentuan UMR di wilayah semasing memanglah tidak sama, ada bermacam jenis faktor serta faktor yang melatarbelakanginya.
Gaji UMR INDONESIA & Gaji UMK INDONESIA 2021
berikut daftar lengkap UMP 2021 di 34 provinsi:
1. Aceh: Rp 3.165.031
2. Sumatera Utara: Rp 2.499.423
3. Sumatera Barat: Rp 2.484.041
4. Sumatera Selatan: Rp 3.043.111
5. Riau: Rp 2.888.564
6. Kepulauan Riau: Rp 3.005.460
7. Jambi: Rp 2.630.162
8. Bangka Belitung: Rp 3.230.023
9. Bengkulu: Rp 2.215.000
10. Lampung: Rp 2.432.001
11. DKI Jakarta: Rp 4.416.186
12. Jawa Barat: Rp 1.810.351
13. Jawa Tengah: 1.798.979
14. Jawa Timur: Rp 1.868.777
15. D.I Yogyakarta: Rp 1.765.000
16. Banten: Rp 2.460.996
17. Bali: Rp 2.494.000
18. Kalimantan Selatan: Rp 2.877.448
19. Kalimantan Timur: Rp 2.981.378
20. Kalimantan Barat: Rp 2.399.698
21. Kalimantan Tengah: Rp 2.903.144
22. Kalimantan Utara: Rp 3.000.804
23. Sulawesi Selatan: Rp 3.165.876
24. Sulawesi Utara: Rp 3.310.723
25. Sulawesi Tenggara: 2.552.014
26. Sulawesi Tengah: Rp 2.303.711
27. Sulawesi Barat: Rp 2.678.863
28. Gorontalo: Rp 2.788.826
29. NTB: Rp 2.183.883
30. NTT: Rp 1.950.000
31. Maluku: Rp 2.604.961
32. Maluku Utara: Rp 2.721.530
33. Papua: Rp 3.516.700
34. Papua Barat: Rp 3.134.600
Istilah Gaji UMR di INDONESIA
Berdiskusi berkaitan penghasilan atau standard gaji minimal di INDONESIA memanglah lekat dengan sejumlah istilah seperti UMR, UMK serta UMP. Baik selaku buruh atau eksekutor bidang usaha, tentu Anda mesti mengertinya. Di bawah ini ada penjelasan dan penjelasan komplet dari beberapa istilah tentang gaji UMR.
2. Gaji UMR
UMR ialah standar minimum yang dipakai oleh pemilik usaha dalam pengupahan para buruh/pekerja. Tujuan disahkannya UMR ialah untuk menjamin supaya para karyawan memperoleh gaji sebagai pendapatan yang layak.
Berpedoman dalam Aturan Menteri Tenaga Kerja serta Transmigrasi nomor 7 tahun 2013. Permen itu memperjelas jika UMR atau Gaji Minimal Regional dikukuhkan oleh Gubernur selaku pemerintah pengaman dalam lingkup tempat Provinsi, termaksud gaji UMR INDONESIA.
Berdasarkan pengertian itu dapat disimpulkan, jika UMR merupakan standard gaji minimal pada tingkat provinsi. Dulu aturan ini menjadi panutan atau dasar dalam penentuan besaran penghasilan, tapi sejak diputuskan Kepmenaker No 226 Tahun 2000 makna gaji UMR sudahlah tidak digunakan kembali.
3. Gaji UMK
Gaji UMK merupakan Upah Minimum yang berlaku di suatu wilayah kabupaten/kota. Artinya, UMK ialah gaji bulanan paling rendah yang rinciannya berupa gaji pokok termasuk juga tunjangan tetap, yang berlaku di sebuah daerah kabupaten/kota setelah ditentukan oleh gubernur.
Komponen UMK dapat terbaru atas gaji pokok (gaji pokok) aja, atau gaji pokok (gaji pokok) + tunjangan pokok. Dalam kata lain, UMK bisa jadi sama gaji pokok, tetapi bisa juga tidak.
Sesudah disahkan dalam Kepmenaker No 226 Tahun 2000 akhirnya digunakanlah istilah baru yang menggantikan gaji UMR yakni gaji UMK atau Upah Minimum yang mencakup pada suatu daerah Kota maupun Kabupaten. Pemberlakuannya sendiri disebabkan oleh otonomi serta standar gaji tingkat provinsi pada daerah itu.
1. Dasar Pembuatan Ketentuan Gaji UMR
Pemerintah sengaja memegang sistem yang tertuang dalam UMR atau standar Bayaran Minimum Regional sebagai acuan supaya pelaku usaha memberikan bayaran terhadap para pegawai pantas dengan tingkat kebutuhan pantas hidup.
Secara benang merah, pembuatan standar UMR ini bertujuan sebagai tata laksana untuk melindungi hak para energi kerja, sehingga dapat memperoleh bayaran yang pantas. Tentunya hal itu pantas dengan muatan kerja.
2. Bagian UMR
Menurut surat edaran Menteri Tenaga Kerja Republik INDONESIA No. SE-07/MEN/1990 Tahun 1990 yang membahas seputar pengelompokan bagian bayaran dan pendapatan. Pada dokumen hal yang demikian jelas dipaparkan bahwa bagian UMR terdiri dar sebagian hal
Pernyataan hal yang demikian juga diperkuat dengan beracuan pada UU seputar ketenagakerjaan pasal 94 No.13 tahun 2003 yang membeberkan bahwa bagian UMR berupa bayaran pokok dan tunjangan konsisten. Sedangkan besarnya gaji minimal 75% dari jumlah UMR.
3. Tunjangan Tak Konsisten Bukan Bagian UMR
Perlu Anda ketahui salah satu ketetapan gaji UMR di INDONESIA, seluruh format tunjangan tak konsisten bukan termasuk bagian standar bayaran minimum. Bentuknya ini pantas dengan UU No.13 pasal 94 tahun 2003 seputar ketenagakerjaan.
Tunjangan tak konsisten dalam hal ini merupakan pembayaran bagus secara seketika ataupun tak untuk diberikan terhadap pekerja dan keluarganya. Meliputi juga beragam, seperti uang transport atau makan yang dihitung berdasarkan jumlah absensi.
4. Besarnya UMR Sekarang UMP dan UMK
Sedangkan ini istilah UMR memang sudah tak dipakai lagi, hal itu pantas Kepmenaker No 226 Tahun 2000. Ketentuan seperti itu, standar bayaran regional yang diatur oleh kepala tempat mencakup UMK (Kota atau Kabupaten) dan UMP (Provinsi).
Beracuan pada PP Pengupahan, sudah diatur bahwa besarnya UMK jauh lebih tinggi dibandingi UMP. Pada penjelasan lanjutan dalam pasal 42, membeberkan bahwa regulasi itu berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun.
5. UMR Bukan Gaji Pokok
Mungkin selama ini banyak orang belum mengerti akan hal ini. Jadi perlu dikenal, bahwa UMR bukanlah gaji pokok yang diterima pekerja sebagai imbalan dasar dengan besaran pantas skala bayaran pantas kebijakan perusahaan.
Berbeda halnya dengan UMR merupakan standar minimum yang diatur oleh pemerintah. Tentunya dalam hal ini perhitungan besaran persentase kenaikan tiap-tiap tahunnya didasarkan pada sebagian faktor dan umumnya terdiri dari bayaran tanpa tunjangan serta gaji pokok
6. Ketentuan Kepada Bayaran Pemberian Bayaran dibawah UMR
Bicara mengenai ketetapan pemberian bayaran dibawah standar UMR, pada prinsipnya hal ini dilarang pantas pasal 89. Alasannya, pemerintah sudah membuat acuan hal yang demikian berdasarkan kebutuhan hidup pantas.
Hukuman, kalau terdapat perusahaan yang tak mampu membayar bayaran terhadap pekerja dipecahkan UMR atau UMK dapat melakukan penangguhan. Mengenai tata sistem atau prosedurnya sudah dikuasai dalam keputusan menteri.
7. Bayaran Perusahaan yang Membayar Bayaran dibawah UMR
Hukuman terdapat perusahaan yang membayar bayaran dibawah UMR secara sengaja, meski faktanya instansi hal yang demikian mampu memberikan gaji melebihi standar itu. Pada kasus seperti ini, pantas UU ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 pemerintah dapat memberikan sanksi pidana.
Bayaran pidana ini dapat berupa kurungan penjara dengan masa tahanan paling singkat 12 bulan dan maksimal 4 tahun atau denda minimal Rp 100.000.000 sampai 400 juta rupiah. Penegakan regulasi ini diinginkan menjadi peringatan supaya perusahaan-perusahaan patuh terhadap regulasi.
8. Langkah Kepada Bayaran dibawah UMR
Menurut dengan kasus bayaran yang tak dibayarkan pantas ketetapan berlaku atau dibawah UMR. Menurut UU No 2 Tahun 2004 pekerja dapat membawa perkara hal yang demikian ke meja hijau sebagai upaya penyelesaian perselisihan relasi industrial.
Ketentuan regulasi hal yang demikian dalam upaya ini nantinya akan melewati sebagian prosedur. Pertama, kedua belah pihak akan melakukan perundingan bipartit kalau selama kurun waktu 30 hari belum menempuh kesepakatan, karenanya naik ke tahap berikutnya tripartite dengan melibatkan Disnaker.
9. Ketentuan Bayaran Minimum untuk Usaha Mikro
Untuk usaha mikro terdapat pengecualian mengenai ketetapan pemberian bayaran. Bentuknya ini mengacu pada pasal 81 angka 28 dalam UU Cipta Kerja yang membeberkan bahwa terdapat kebijakan khusus yang diberikan terhadap pemilik bisnis kecil dengan syarat tertentu.
Jadi secara singkatnya, bayaran yang diberikan pada usaha mikro dan kecil diatur berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja. Ketentuan seperti itu, besaran nominalnya mencakup poin rata-rata konsumsi masyarakat berdasarkan data dari BPS.
Demikianlah ulasan komplit mengenai gaji UMR INDONESIA, mulai dari pengertian dari sebagian istilah, memahami perbedaan dari beragam sisi sampai ketetapan pemberlakuan standar gaji hal yang demikian. semoga berita ini dapat menambah pengetahuan masyarakat utamanya bagi para pekerja.
Kata Kunci : Gaji UMR INDONESIA 2016, Gaji UMR INDONESIA 2017, Gaji UMR INDONESIA 2018, Gaji UMR INDONESIA 2019, Gaji UMR INDONESIA 2020, Gaji UMR INDONESIA 2021,
